Saputri, Mita (2020) ANALISA PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP BELANJA MODAL SESUAI UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 2009 PADA SD NEGERI 78 PALEMBANG. S-1 thesis, 021008 Universitas Tridinanti Palembang.
Text (BAB I)
BAB I.pdf - Published Version Download (790kB) |
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (272kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (177kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (379kB) | Request a copy |
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (88kB) | Request a copy |
Abstract
ABSTRAK MITA SAPUTRI, Analisa Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Belanja Modal Sesuai Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Pada SD Negeri 78 Palembang.(Dibawah bimbingan Ibu Mety Zuliyana.SE.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Ernawati,SE.,AK.MM) SD Negeri 78 Palembang adalah sekolah negeri yang mendapat dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah untuk keperluan operasional sekolah. Sehubungan dengan itu, skripsi ini membahas pemotongan pajak pertambhan nilai atas pembelian dari kegiatan operasional sekolah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tarif pajak pertambahan nilai yang diterapkan apakah sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, bahwa pungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah dicantumkan di faktur penjualan maka bendahara sekolah tidak lagi melakukan pungutan atau potongan PPN (Pajak Pertambahan Nilai); Kedua Apabila penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) bukan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka pemngutan, penyetoran dan pelaporan dilakukan oleh bendahara pemerintah dalam hal ini adalah bendahara SD Negeri 78 Palembang. Analisa data yang dikemukan oleh penulis terjadi kesalahan pemotongan Pajak Pertambahan Nlilai (PPN) oleh bendahara sekolah. Penerapan tarif PPN 11% tidak sesuai dengan undang-undang Tarif yang sesuai dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah 10%; Ketiga Kesalahan penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengakibatkan kelebihan setoran pajak. Maka penulis memeberikan saran kepada pihak sekolah Agar tidak terjadi kesalahan dalam pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebaiknya diselenggarakan Bimbingan Teknis bagi bendahara selaku pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh instansi terkait agar bendahara memahami penerapan tarif yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang belaku dan sebaiknya bendahara melakukan perbaikan SPT dan PPN setelah itu membuat surat pengajuan pemindahbukuan atas SPT PPN yang lebih setor ke Kantor Pelayan Pajak agar dikompensasikan ke pembayaran SPT PPN berikutnya. Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai
Item Type: | Thesis (S-1) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HJ Public Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Ms Mita Saputri |
Date Deposited: | 21 Oct 2020 08:33 |
Last Modified: | 21 Oct 2020 08:33 |
URI: | http://repository.univ-tridinanti.ac.id/id/eprint/1638 |
Actions (login required)
View Item |